ANALISIS UN EDGI
Indeks Pengembangan E-Government atau E-Government Development Index (EGDI) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kinerja pemerintah dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan publik secara elektronik. Analisis kritis terhadap EGDI melibatkan evaluasi terhadap metodologi pengukuran, kekurangan yang mungkin ada dalam penilaian, dan pentingnya faktor-faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi hasil. Indeks Pengembangan E-Government menyajikan keadaan Pengembangan E-Government dari Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seiring dengan penilaian pola pengembangan situs web di suatu negara, indeks Pengembangan E-Government menggabungkan karakteristik akses, seperti infrastruktur dan tingkat pendidikan, untuk mencerminkan bagaimana suatu negara menggunakan teknologi informasi untuk mempromosikan akses dan inklusi masyarakatnya. EGDI adalah ukuran gabungan dari tiga dimensi penting e-government, yaitu: penyediaan layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia. EGDI tidak dirancang untuk menangkap perkembangan e-government secara absolut; sebaliknya, ini bertujuan untuk memberikan peringkat kinerja pemerintah nasional relatif terhadap satu sama lain.
Metodologi
Penting untuk memahami dan mengevaluasi metodologi yang digunakan dalam perhitungan EGDI. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat pengadopsian TIK oleh pemerintah, pengukuran partisipasi publik dalam layanan elektronik, serta pendekatan terhadap keamanan dan privasi data. Penting juga untuk melihat apakah metodologi ini sudah diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren terkini. EGDI didasarkan pada Survei komprehensif tentang kehadiran online dari 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menilai situs web nasional dan bagaimana kebijakan dan strategi e-government diterapkan secara umum dan di sektor khusus untuk penyampaian layanan penting. Penilaian menilai kinerja e-government negara-negara relatif satu sama lain sebagai lawan dari pengukuran absolut. Hasilnya ditabulasikan dan digabungkan dengan seperangkat indikator yang mewujudkan kapasitas suatu negara untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, yang tanpanya upaya pengembangan e-government terbatas untuk segera digunakan.
ONLINE SERVICE INDEX
Pembaruan paling komprehensif untuk penilaian Survei E-Government pada tahun 2022 hadir dalam bentuk formula yang disempurnakan untuk menghasilkan Indeks Layanan Online. Pendekatan baru memperkenalkan rejimen standardisasi dan normalisasi untuk lebih menyelaraskan OSI dengan Local Online Service Index (LOSI) dengan mengkategorikan pertanyaan penilaian ke dalam 5 area tematik terpisah yang membentuk 5 subindeks: kerangka kelembagaan (IF), penyediaan layanan (SP), penyediaan konten (CP), teknologi (TEC) dan e-participation (EPI)—dengan OSI secara keseluruhan dihitung berdasarkan nilai normalisasi untuk setiap subindeks. Masing-masing dari 5 sub indeks OSI diberi bobot berdasarkan proporsi relatif dari pertanyaan yang termasuk dalam kategori terkait dalam kuesioner penilaian OSI, seperti yang disajikan di bawah ini:
Online Service Index atau Indeks layanan online untuk e-government mengacu pada platform atau situs web terpusat yang menyediakan akses ke berbagai layanan online yang ditawarkan oleh pemerintah kepada warganya. Layanan ini biasanya dirancang untuk membuat informasi dan layanan pemerintah lebih mudah diakses dan nyaman bagi individu dan bisnis. Layanan spesifik yang termasuk dalam indeks layanan e-government dapat bervariasi, tergantung pada negara dan prioritas pemerintahnya. Namun, beberapa contoh umum layanan online yang disediakan melalui indeks tersebut meliputi Pengajuan Pajak Online, Informasi Jaminan Sosial, Pendaftaran Bisnis, Perpanjangan Surat Izin Mengemudi, Layanan Paspor, Layanan Publik Pemerintah, dan masih banyak lagi.
Indeks layanan online biasanya dirancang untuk menyediakan platform terpusat di mana warga negara dapat dengan mudah menemukan dan mengakses layanan-layanan ini, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam berurusan dengan birokrasi pemerintah. Indeks ini sering kali menyertakan fitur-fitur seperti akun yang dipersonalisasi, otentikasi yang aman, dan opsi pembayaran online untuk menyederhanakan proses lebih lanjut.
HUMAN CAPITAL INDEX
Dalam konteks United Nations E-Government Development Index (UN EGDI), Human Capital Index (HCI) tidak termasuk sebagai komponen langsung. Namun, HCI adalah indeks terpisah yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur dan membandingkan tingkat pengembangan sumber daya manusia di suatu negara.
HCI mengukur faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan manusia, yang pada gilirannya berdampak pada kapasitas dan produktivitas tenaga kerja suatu negara. Meskipun HCI dan EGDI adalah indeks yang berbeda, ada hubungan antara faktor-faktor pembangunan sumber daya manusia dan perkembangan e-government. Penyediaan layanan e-government yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, tingkat pembangunan sumber daya manusia suatu negara, termasuk faktor-faktor yang diukur oleh HCI, dapat berpengaruh pada kemajuan e-government dalam hal kapasitas dan kualitas layanan yang disediakan.
Secara umum, negara-negara dengan indeks HCI yang tinggi cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih mampu dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi, yang dapat berdampak pada perkembangan e-government yang lebih maju. Namun, perlu diingat bahwa HCI dan EGDI adalah indeks yang terpisah, meskipun ada interaksi dan keterkaitan antara kedua aspek tersebut dalam upaya pembangunan suatu negara.
TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE INDEX
Telecommunication Infrastructure Index (TII) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan dan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di suatu negara atau wilayah. Indeks ini memberikan wawasan tentang tingkat konektivitas, penyebaran teknologi, dan aksesibilitas layanan telekomunikasi. Namun, perlu diketahui bahwa sebagai model AI, batas waktu pengetahuan saya adalah pada September 2021, dan saya mungkin tidak memiliki informasi terbaru mengenai peringkat TII tertentu untuk berbagai negara. TII memperhitungkan berbagai faktor yang berkontribusi pada infrastruktur telekomunikasi yang berkembang dengan baik, seperti Konektivitas Internet Broadband, cakupan jaringan, kecepatan internet, Ketersediaan Jaringan Seluler, Investasi Infrastruktur, dan sebagainya.
TII sering digunakan oleh para pembuat kebijakan, peneliti, dan organisasi untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, mengidentifikasi kesenjangan, dan membandingkan kinerja berbagai negara atau wilayah. TII membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memahami kekuatan dan kelemahan infrastruktur telekomunikasi mereka dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan konektivitas dan inklusi digital. Peringkat dan skor TII tertentu dapat bervariasi, tergantung pada sumber dan metodologi yang digunakan oleh berbagai organisasi atau lembaga yang menyusun indeks tersebut. Disarankan untuk merujuk pada laporan atau studi terbaru dari sumber-sumber yang memiliki reputasi baik untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini tentang indeks infrastruktur telekomunikasi untuk negara atau wilayah tertentu.
INDONESIA EGDI
Indonesia E-Government Development Index (EGDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan e-government di Indonesia. EGDI menggambarkan kemajuan dan capaian Indonesia dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan dan penyediaan layanan publik.
Dalam laporan pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-88 dari 193 negara yang dinilai, dengan skor EGDI sebesar 0,6282. Peringkat dan skor ini menunjukkan adopsi dan perkembangan e-government yang sedang berlangsung di Indonesia.
United Nations (UN) E-Government Survey 2022 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018.
Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memeringkatkan 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dari tiga dimensi ukuran kinerja, yang tergabung dalam E-Government Development Index (EDGI) tersebut, antara lain indeks pelayanan online atau online service index (OSI), indeks infrastuktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI).
Dalam masing-masing penilaian ukuran kinerja tersebut Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik antara lain skor 0.7644 untuk OSI, skor 0.6397 untuk TII, dan skor 0.7438 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah berada diatas skor rata-rata dunia. Selain itu, Indonesia juga patut berbangga, karena dalam rilis EDGI tersebut, yang juga disampaikan di laporan yang sama, Indonesia berhasil melompat naik 20 peringkat pada E-Participation Index tahun 2022. Dari yang sebelumnya peringkat 57 pada tahun 2020 menjadi peringkat 37 pada tahun 2022 dengan skor 0.71590.
Analisis kritis terhadap EGDI adalah penting untuk melihat lebih jauh dari skor numerik yang diberikan dan memahami konteks dan kelemahan potensial dalam penilaian tersebut. Dengan memperhatikan poin-poin ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam upaya mereka untuk meningkatkan pelayanan e-government, serta memastikan bahwa penggunaan TIK diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Implementasi EGDI tidaklah sekadar tentang mencapai peringkat tinggi dalam indeks tersebut, tetapi lebih kepada memberikan layanan publik yang lebih efisien, inklusif, dan responsif melalui penggunaan TIK.
Komentar
Posting Komentar